Brilio.net - Usai Pilpres 2019, banyak isu kecurangan dan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Beberapa demonstrasi dan tuntutan telah dilayangkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Alhasil Bawaslu pun mengadakan sidang untuk kasus ini.
Bawaslu menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar prosedur dalam melakukan input data ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Bawaslu pun meminta KPU segera memperbaiki prosedur input Situng.
"Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam Situng," kata Ketua Majelis, Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, di Gedung Bawaslu, Kamis (16/5).
Anggota majelis, Ratna Dewi Petalolo menambahkan, KPU banyak melakukan kesalahan dalam input data ke dalam Situng. Selain itu, masih ada kekeliruan yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam mengisi formulir C1. Demikian seperti dikutip dari Liputan6.
Padahal, kata dia, pada Pasal 532 dan 536 Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan atau pengurangan suara dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda Rp 48 juta.
Putusan ini diambil dalam rapat pleno yang dihadiri oleh kelima pimpinan Bawaslu pada Selasa (14/5). Namun, putusan baru dibacakan hari ini bersamaan dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi quick count. Sidang dihadiri oleh pelapor, Maulana bungaran dan Sufmi Dasco Ahmad. Terlapor dihadiri oleh Hendra arifin dan Ahmad Wildan.
