5 Fakta Freeport resmi dikuasai Indonesia

Brilio.net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan prestasi bersejarah bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, Indonesia kini bisa menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia.

Jokowi menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen dan resmi beralih ke PT Inalum. Ini merupakan prestasi luar biasa karena sejak tahun 1973, PT Freeport Indonesia dikuasai oleh asing.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut PT Inalum dan dari CEO dari dirut PT freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, seperti brilio.net kutip dari merdeka.com, Jumat (21/12).

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan perusahaannya telah menyelesaikan finalisasi pembayaran saham PT Freeport Indonesia 51,2 persen sebesar Rp 56 triliun. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan bersama sejumlah menteri, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, Jumat (21/12).

Langkah akusisi saham mayoritas ini telah direncanakan setahun belakangan. Rencana pemerintah merebut Freeport dimatangkan dengan membentuk holding BUMN Pertambangan dengan induk PT Inalum. Wacana pembentukan holding ini sendiri muncul sejak tahun 2016. Akhirnya pada 29 November 2017 akhirnya berdiri.

Berikut ini deretan fakta tentang akuisisi 51,2 persen saham Freeport oleh pemerintah Indonesia, seperti brilio.net lansir dari berbagai sumber, Jumat (21/12).

1. Sebanyak 51,2 persen saham Freeport diakuisisi Indonesia.

Sebanyak 51,2 persen saham Freeport kini milik Indonesia. Pemerintah harus merogoh kocek sebanyak Rp 56 triliun untuk pembelian saham tersebut. Menurut Presiden Joko Widodo, dana tersebut telah dibayar lunas oleh PT Inalum pada Jumat (21/12).

2. Pertama kali memegang saham mayoritas sejak tahun 1973.

Ini merupakan catatan sejarah terbaru bagi Indonesia. Momen ini adalah pertama kalinya Indonesia bisa memegang saham mayoritas Freeport sejak tahun 1973. Oleh karena sejak tahun itu, Freeport selalu dikuasai asing.

3. Masyarakat Papua mendapat 10 persen dari saham.

Dengan kepemilikan mayoritas saham tersebut pendapatan negara tentu meningkat. Secara khusus Jokowi menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua beserta rakyatnya juga mendapatkan hasil keuntungan dari tambang tersebut. Baik dari keuntungan aktivitas maupun keuntungan dari pajak.

4. Direksi Freeport Indonesia dirombak.

Seiring dengan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lewat PT Inalum, beberapa direksi Freeport Indonesia ikut dirombak. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyatakan direksinya diubah menjadi empat orang Indonesia dan dua orang non-Indonesia.

Dengan demikian jajaran direksi Freeport Indonesia akan terdiri dari Direktur Utama Tony Wenas, Wakil Direktur Utama Orias Petrus Moedak, dan empat direktur yakni Jenpino Ngabdi, Achmad Ardianto, Robert Charles Schroeder, dan Mark Jerome Johnson.

5. Kontrak Freeport diperpanjang hingga 2041.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK), sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia yang telah berjalan sejak 1967 dan diperbaharui pada 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha, dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. Freeport juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Berikut video selengkapnya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia resmi menguasai Freeport: